Good Governance Kebidanan

GOOD GOVERNANCE D-III KEBIDANAN DALAM MENJALANKAN TUGAS SEHARI-HARI DI TENGAH-TENGAH MASYARAKAT

Good Governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kinerja menjadi tolok ukur keberhasilan pelayanan kesehatan yang menunjukkan akuntabilitas  lembaga pelayanan dalam kerangka tata pemerintahan yang baik (good governance). Dalam pelayanan kesehatan, berbagai jenjang pelayanan dan asuhan pasien (patient care) merupakan hal utama dalam penerapan good governance.

Dalam ilmu kesehatan khususnya dalam praktik sehari-hari, penerapan good governance dalam pelayanan kesehatan khususnya kebidanan dalam menjalankan tugas sehari-hari ditengah-tengah masyarakat sangat diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik dan bertanggung jawab. Seorang bidan harus memprioritaskan kepentingan klien dan menjunjung tinggi pelayanan yang baik, artinya bidan tersebut harus memberikan pelayanan semaksimal mungkin dan dapat memberikan kepuasan bagi klien. Seorang bidan harus bersikap profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan begitu tata pemerintahan yang baik (good governance) dapat terlaksana khususnya dalam kebidanan. Adapun penerapan good governance (tata pemerintahan yang baik) dalam bidang kesehatan khususnya kebidanan adalah dibuatnya program kerja yang menunjang, yang mana bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan memberikan kepuasan pada klien atas pelayanan yang diberikan. Selain penerapannya, prinsip-prinsip pemerintahan yang baik (good governance) khususnya dalam kebidanan adalah profesional, akuntabilitas, pelayanan prima, transparansi, partisipasi, efisiensi, dan bertanggung jawab.

Simpulan dari tulisan ini adalah good governance (tata pemerintahan yang baik) merupakan praktek penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam bidang kesehatan khususnya kebidanan, seorang bidan dalam menjalankan tugasnya sehari-hari di tengah-tengah masyarakat harus mengimplentasikan prinsip-prinsip good governance yang mana dalam menjalankan tugasnya prinsip-prinsip tersebut diaplikasikan atau diterapkan dalam kinerjanya sehingga klien merasa puas.

Pontianak, 2 Januari 2015

                                      Reza Andrina Putri

                                       NIM. 20145120966

Dampak Lumpur Lapindo Terhadap Ketahanan Nasional

DAMPAK LUMPUR LAPINDO

TERHADAP KETAHANAN NASIONAL

Bencana Lumpur Lapindo adalah peristiwa menyemburnya lumpur panas di lokasi pengeboran Lapindo Brantas Inc di Dusun Balongnongo Desa Renokenongo,  Kecamatan Porong,  Kabupaten Sidoarjo,  Jawa Timur, sejak tanggal 29 Mei 2006. Peristiwa ini menjadi suatu tragedi ketika banjir lumpur panas mulai menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri. Ketahanan nasional Indonesia adalah kondisi dinamik bangsa Indonesia yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi , berisi keuletan dan ketangguhan yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional, dalam menggapai dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan, dan gangguan baik yang datang dari luar dan dari dalam untuk menjamin identitas, integrasi, kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional.

Bencana Lumpur Lapindo tentu saja memengaruhi ketahanan nasional Indonesia, ini terjadi karena lumpur panas Lapindo yang menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri akan mengganggu fungsional kerja manusia. Lumpur Lapindo memberikan dampak yang luar biasa terhadap penurunan perekonomian Indonesia khususnya wilayah Jawa Timur. Selain dampak dalam aspek ekonomi, dampak bencana Lumpur Lapindo pun meliputi aspek sosial yaitu mencemari lingkungan sekitar, pendidikan terhambat, dan menimbulkan kemiskinan. Dengan demikian dampak dari Lumpur Lapindo sangat memengaruhi ketahanan nasional yang mana pembangunan dan tujuan nasional kearah yang lebih maju terhambat

Simpulan dalam tulisan ini yaitu Lumpur Lapindo memiliki dampak yang luas bagi ketahanan Indonesia. Banyak dampak yang ditimbulkan seperti dampak sosial yang meliputi perekonomian di Jawa Timur, kesehatan, dan pendidikan serta pencemaran lingkungan. Hal ini tentunya memengaruhi ketahanan nasional Indonesia yang mana kelangsungan hidup bangsa dan Negara serta perjuangan mencapai tujuan nasional terhambat karena adanya kasus Lumpur Lapindo tersebut. Saran dalam tulisan ini adalah diharapkan kepada pemerintah agar segera menyelesaikan kasus Lumpur Lapindo ini dengan cepat dan memperbaiki kehidupan masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang dirugikan karena bencana Lumpur Lapindo ini.

Pontianak, 15 Desember 2014

                                              Reza Andrina Putri

                                               NIM. 20145120966